Akte Kelahiran tak pelu Penetapan Pengadilan

Terima kasih kita ucapkan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah merevisi UU no 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan pada pasal 32 ayat 2 yang pada awalnya berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 tahun dilaksanakan berdasakan penetapan pengadilan negeri diubah menjadi laporan pelayanan kelahiran yang melampaui batas 60 hari tanggal kelahiran maka pencatatannya dilakukan setelah mendapatkan keputusan instansi pelaksana setempat jadi untuk Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan administrasi kependudukan cukup hanya berdasarkan keputusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau tidak perlu lagi berdasarkan Keputungan pengadilan Negeri.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga sudah direpon oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri) dengan menerbitak  Surat Edaran Nomor : 472.11/2304/SJ tertanggal, 6 Mei 2013, dalam surat edaran ini dinyatakan bahwa, sejak tanggal 1 Mei 2013 pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. berdasarkan Surat Edaran Mendagri tersebut maka Pemko Tanjungbalai tidak mempersulit penerbitankate kelahiran dengan meminta penetapan pengadilan negeri cukup hanya mengacu pada peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. pada pasal 5 ayat (1)     Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a.   Surat Pengantar dari RT dan RW.

b.   Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:

  1. Kutipan Akta Kelahiran;
  2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
  3. KK;
  4. KTP;
  5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
  6. Kutipan Akta Perceraian.

c.   Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.

Kutipan yang dimakud pada poin 5 dan 6 adalah kutipan yang berupa berkas bukan kutipan-kutipan yang lain.

Ditambahkan juga oleh Reydonnyzar mengatakan dalam surat itu Mendagri memberikan arahan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui bupati/walikota. Yaitu agar segera menyesuaikan tata cara, persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran, dan penerbitan kutipan akta yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran.

“Sejak 1 Mei, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun, pencatatannya tidak perlu lagi melalui penetapan pengadilan negeri. Tetapi, langsung diproses Dinas Dukcapil kabupaten/kota,” katanya.

Donny -begitu ia disapa- melanjutkan pelaporan kelahiran yang melampaui batas 60 hari sejak kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Dinas Dukcapil. Juga dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

“Seperti, adanya surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan, akta nikah untuk dapat dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran,” kata Donny.

Terkait teknis prosedur pengurusannya, kata Donny, bisa saja masing-masing daerah menerbitkan aturan tersendiri melalui peraturan daerah (perda). Tetapi, menurutnya tanpa melalui perda pun surat edaran ini sudah bisa dilaksanakan sebagai pedoman

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: